- VIVA.co.id/Lazuardhi Utama
VIVA – Badan Pusat Statistik bersama Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) sedang menghitung data transaksi perusahaan perdagangan online atau e-commerce.
Menurut Kepala BPS Kecuk Suhariyanto penghitungan data menjadi salah satu cara untuk menghitung indikator perekonomian, termasuk tingkat inflasi.
Ia mengatakan, data yang akan dihitung BPS di antaranya omzet, investasi asing dan lokal, transaksi, metode pembayaran, tenaga kerja serta teknologi.
Dengan begitu, Suhariyanto meminta pelaku usaha untuk bekerja sama dalam penghitungan data e-commerce yang akurat hingga pertengahan Januari 2018.
Adapun referensi waktu data akan dijabarkan secara kuartalan pada 2015 dan 2016, serta secara bulanan di tahun ini.
"Kami akan berusaha pada pertengahan Februari tahun depan sudah mendapatkan figur nilai yang pasti, sehingga secara makroekonomi bisa ditelisik lebih detail," kata dia di Hotel Borobudur Jakarta, Jakarta, Jumat 15 Desember 2017.
Tak hanya itu, Suhariyanto memaparkan jika para pelaku e-commerce juga akan diklasifikasikan ke dalam sembilan kategori, yaitu marketplace atau e-retail, classified horizontal, classified vertical, travel, transportasi, specialty store, daily deals, logistic, dan payment.
Nantinya, ia menambahkan, data-data ini akan berguna tidak hanya untuk penyusunan kebijakan terkait ekonomi digital, melainkan juga bagi ekonomi makro.
"Misalnya soal unique buyer. Dari sana kita bisa lihat bagaimana kecenderungan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya bisa memengaruhi inflasi," papar Suhariyanto.
Berdasarkan data BPS, tujuan masyarakat mengakses internet untuk belanja sebesar 11,33 persen.
Pada semester I-2017, penggunaan e-commerce mencapai 6,69 persen dari konsumsi, yakni US$18,61 miliar atau sekitar Rp248,2 triliun.
Suhariyanto memaparkan telah melakukan survei kecil-kecilan di kuartal III-2017, di mana dari 10 ribu keluarga terdapat 14,32 persen masyarakat yang pernah berbelanja produk lewat daring.
