VIVA.co.id – Pemerintah Inggris bakal menerapkan pajak baru bagi raksasa internet Facebook, Google, dan Twitter.
Pemerintah berdalih pengenaan pajak ini untuk memberantas bahaya seperti cyber-bullying, pelecehan seksual online, aksi terorisme, serta akses pornografi di bawah umur.
Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi Inggris, Dame Patricia Hodgson, mengatakan, pihaknya membahas bagaimana internet bisa diatur di masa depan.
Meski begitu, ia mengaku bahwa upaya ini pada akhirnya muncul masalah yang justru berasal dari pemerintah.
Dame menginginkan, uang dari hasil retribusi yang diajukan guna membayar skema untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya internet dan bagaimana mengatasi dampak yang terburuk.
Hasil penelitian yang dilakukan Ofcom (Komisi Informasi dan Komunikasi Inggris) telah menunjukkan bahwa setengah dari jumlah orang dewasa mengatakan bahwa mereka khawatir dengan konten online.
Sementara itu, seperlima dari usia 12-15 tahun mengalami apa yang dinamakan 'khawatir akan kejahatan' di internet.
"Anak-anak sangat berisiko. Dengan proporsi yang terpapar pada meningkatnya konten kebencian, di mana 64 anak dan remaja dengan rata-rata usia 13-17 tahun telah mengunduh serta melihat gambar atau video yang berbau kebencian atau pun pelecehan," tuturnya.
Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris, Theresa May, telah menantang perusahaan teknologi terbesar di dunia itu untuk memblokir konten propaganda teroris dalam waktu satu jam atau menghadapi ancaman berupa denda (pajak) baru.
Sementara itu, Menteri Kebudayaan Inggris, Karen Bradley mengungkapkan, perusahaan internet akan memiliki kesempatan untuk memberikan pandangan mereka mengenai nilai retribusi yang diajukan pemerintah.
"Kami ingin memberikan solusi alternatif. Karena kami ingin menjadikan Inggris sebagai tempat teraman di dunia untuk berselancar di dunia maya," ungkap Karen, dikutip Independent, Rabu, 11 Oktober 2017.
Menurutnya, internet telah menjadi kekuatan yang luar biasa untuk kebaikan.
Namun, hal ini telah menyebabkan penderitaan yang tak terbantahkan dan bisa menjadi tempat yang sangat berbahaya bagi anak-anak dan orang-orang yang rentan.
"Perilaku yang tidak dapat diterima dalam kehidupan nyata juga tidak dapat diterima di layar komputer. Kami membutuhkan pendekatan lain ke internet agar melindungi setiap orang tanpa membatasi pertumbuhan dan inovasi dalam ekonomi digital," tutur Karen.
