Hak Kekayaan Intelektual

Pakai Software Lisensi Demi Ekonomi Nasional

VIVAnews - Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Timnas PPHKI) menilai penggunaan software berlisensi cukup menguntungkan bagi perekonomian nasional. Industri software telah memberikan peran signifikan terhadap perekonomian dalam empat tahun terakhir.

Seperti dilaporkan Timnas HKI, sumbangan sektor ini terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 6,5 persen per tahun.

“Dari pertumbuhan tersebut diperkirakan 2.500 lulusan sarjana baru telah diserap di sektor industri ini,” kata Ansori Sinungan, Koordinator Administrasi TIMNAS PPHKI, pada wartawan di sela kampanye HKI di pusat belanja Mangga Dua, Jakarta, 6 Oktober 2009.

“Dan, pendapatan negara dari sektor pajak dari industri ini diperkirakan mencapai US$ 8 juta atau setara Rp 75 miliar per tahun,” ucap Ansori yang juga menjabat Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Direktorat Jenderal HKI, Departemen Hukum dan HAM.

Menurutnya, saat ini ada sekitar 500 perusahaan software yang berhasil memproduksi software lokal sebanyak 5.000 aplikasi. “Melihat besarnya potensi ini, kami (pemerintah) menilai industri ini sangat penting dilindungi dari pembajakan atau pelanggaran HKI,” kata Ansori.

Untuk itu, jika pembajakan software dibiarkan maka orang-orang kreatif dan inovatif asal tanah air tidak akan terpacu untuk berkarya.

“Bila keadaan ini dibiarkan, maka peluang pembukaan lapangan kerja baru dari sektor ini akan stagnan,” kata Ansori. “Bahkan negara akan kehilangan pendapatan pajak dari sektor ini sehingga perekonomian tidak dapat tumbuh seperti yang diharapkan,” ucapnya.

Perlu diketahui pula, dengan tingkat pembajakan software sebesar 85 persen dari personal komputer yang beredar di Tanah Air saat ini, Indonesia kehilangan potensi pendapatan sebesar US$ 544 juta atau sekitar Rp 5 triliun. Angka ini berupa kehilangan kesempatan kerja, PDB, dan pendapatan pajak.

Padahal, bedasarkan Studi Piracy BSA 2008, bila Indonesia mampu menekan pembajakan software sebesar 10 poin saja, maka dampaknya akan menambah 2.200 tenaga kerja baru, pendapatan pajak sebesar Rp 850 miliar, dan menambah Rp 17 triliun bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Seperti diketahui, hasil studi International Data Corporation (IDC) mengenai Global Software Piracy Study 2008, menyebutkan bahwa angka pembajakan software di Indonesia naik 1 persen menjadi 85 persen. Dari 110 negara yang distudi oleh IDC itu, Indonesia berada di peringkat 12 dan kehilangan potensi pendapatan Rp 5 triliun.

Di kawasan Asia Pasifik, nilai potensi kerugian Indonesia masih lebih kecil dari Cina yang merugi Rp 62,2 triliun, India Rp 25,4 triliun, Jepang Rp 13,2 triliun, Korea Selatan Rp 5,8 triliun, Australia Rp 5,78 triliun, dan Thailand Rp 5,74 triliun.

Jangan Asal Obati, Ini Cara Membedakan Antara Jerawat Purging dan Breakout
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Jalan Kertanegara 16, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 5 Februari 2024

Sekjen Gerindra Sebut Prabowo "The New Sukarno"

Sekretaris Jenderal Gerindra mengatakan kemenangan Prabowo Subianto bukan akhir dari perjuangan melainkan awal perjuangan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024