- flickr.com
VIVA.co.id – Dalam waktu dekat, lelang frekuensi blok kosong di 2,1 GHz dan 2,3 GHz akan diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kini, tahapannya sudah dalam uji publik.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo mengatakan, sebelum lelang dilakukan, hal krusial yang mesti jadi perhatian pemerintah, ialah terkait komitmen operator jika nanti menjadi pemenang lelang.
Komitmen itu, kata Agus, tertuang dalam kontrak yang ditandatangi oleh operator dan pemerintah.
"Lelang itu untuk memilih siapa penyelenggara terbaik. Tetapi yang lebih kritikal itu soal kontrak atau bekerja nanti," jelas Agus ketika ditemui di di Tjikini Lima, Jakarta, Kamis 23 Maret 2017.
Komitmen yang terpenting, tegas Agus, yakni lebih kepada pemanfaatan frekuensi untuk masyarakat nantinya.
Menurutnya, selama ini terkait lelang frekuensi, pemerintah hanya menyoroti perihal operator, syarat-syarat dan mekanisme. Pelajaran dari yang sudah-sudah, komitmen kontrak selalu jadi permasalahan di ujung.
"Kontrak ini harus diperhatikan, karena sebelumnya-sebelumnya sering lalai dan tidak cermat memperhatikan kontrak," tambah dia. (asp)
Pembangkangan Terhadap UU Telekomunikasi, Pengusaha Ilegal Ini Diancam Hukuman Pidana
Agar menghindari adanya penindakan hukum yang dilakukan Kemenkominfo hingga aparat kepolisian, Agung menghimbau supaya pelaku usaha ilegal RT RW Net menghentikan usahanya
