- VIVA.co.id/ Ade Alfath.
VIVA.co.id – Menjelang Pilkada DKI Jakarta, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sudah mengusulkan pemakaian verifikasi identitas pemilih secara elektronik atau e-Verifikasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU DKI.
Meski belum ada kesiapan dari aspek legalitasnya, namun saat ini BPPT telah menyiapkan perangkat dan aplikasi untuk mendeteksi apakah e-KTP pemilih palsu atau tidak.
Andrari Grahitandaru, selaku Kepala Program Pemilu Elektronik BPPT, mengatakan bahwa alat model e-Verifikasi dapat diuji di TPS-TPS rawan, atau TPS yang jumlah pemilih tambahannya terbilang banyak.
Sesuai peraturan KPU Nomor 10 tahun 2016 bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan e-KTP.
"Nah, di sinilah potensi adanya e-KTP palsu hasil penggandaan, yang akan digunakan sebagai bukti identitas pemilih tambahan, rawan terjadi," kata Andrari dalam keterangan tertulis yang diterima VIVA.co.id, Rabu 8 Februari 2017.
Selain itu, kata Andrari BPPT juga telah menyiapkan aplikasi pembaca e-KTP yang menampilkan foto dalam e-KTP, ini dapat digunakan dari ponsel berbasis Android yang dapat membaca chip e-KTP melalui media NFC di ponsel.
"Rata-rata 4 detik untuk dapat menampilkan foto yang dibaca dari chip e-KTP," tambah dia.
Andrari juga menyebut bahwa BPPT telah menerapkan e-Verifikasi pemilih, pada Pemilihan Kepala Desa secara elektronik, sejak Tahun 2015. e-Verifikasi pemilih menggunakan e-KTP, kata Andrari diawali pertama kali di Pilkades Boalemo secara serentak di 36 desa.
"Seiring maraknya isu e-KTP palsu jelang Pilkada DKI 2017, kami mengingatkan akan usulan BPPT sejak 2015 bahwa pemilih yang datang ke TPS wajib diverifikasi. Minimal pemilih datang ke TPS membawa e-KTL atau identitas yang sah," ujar dia.
