Bos Google 'Pimpin' Demo Ribuan Karyawan Lawan Trump

Aksi karyawan Google menolak larangan imigran Donald Trump
Sumber :
  • Twitter/@lifeatgoogle

VIVA.co.id – Gelombang protes terkait kebijakan larangan imigrasi yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump terus muncul. Termasuk para pekerja dan bos Google yang menentang kebijakan kontroversi tersebut.

Lagi, Bocah Imigran Tewas di Tahanan Perbatasan AS-Meksiko

Setidaknya lebih dari 2.000 pekerja Google menolak larangan imigran dari tujuh negara yang mayoritas muslim, yaitu Iran, Irak, Sudan, Somalia, Suriah, Libya, dan Yaman.

Demonstrasi ribuan karyawan Google itu tak hanya terkonsentrasi di Mountain View, markas dari Google, tapi juga berlangsung di New York, hingga Seattle. Bahkan petinggi Google, seperti Chief Executive Officer Google Sundar Pichai hingga Pendiri Google, Sergey Brin berada di tengah-tengah demonstran.

AS Ulang Tahun, 14.000 Imigran Jadi Warga Negara Amerika

"Saya lihat banyak pemimpin dari Google di sini, hari ini. Kami menghabiskan dua jam pagi ini berbicara semua ini. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. (Tapi), saya pikir ini penting, kita tetap harus mencapai hasilnya," ujar Pichai dikutip Tech Crunch, Selasa 31 Januari 2017.

CEO Google Sundar Pichai di tengah demo tolak larangan imigran

Trump Ancam Potong Anggaran Bantuan Negara-negara Bagian

Pada kesempatan itu, Sergey Brin menyampaikan aspirasinya di depan ribuan karyawannya soal larangan imigrasi. Ia bercerita bagaimana pertama kali datang ke AS saat usia enam tahun dari Uni Soviet yang kini wilayah Rusia.

"Pada waktu itu, Anda tahu, (Uni Soviet) adalah musuh terbesar yang dimiliki AS," ucap Brin.

Ketika itu saat Perang Dingin berlangsung dan ancaman nuklir dari Uni Soviet, tetapi AS saat itu mau menampung Brin beserta keluarganya.

"AS (ketika itu) memiliki keberanian untuk mengambil saya dan keluarga saya sebagai pengungsi," jelasnya.

Brin melanjutkan, larangan imigran dari tujuh negara ini merupakan perdebatan menyangkut nilai-nilai fundamental .

"Ini adalah perdebatan tentang nilai-nilai fundamental, tentang pembuat kebijakan dan banyak hal lain yang saya pikir ternyata tidak universal. Tapi saya pikir sebagian besar negara, legislator dan sebagiannya mendukung dan saya pikir itu penting," tuturnya.
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya