TUTUP
TUTUP
TEKNOLOGI

IDC: Hanya 13,3 Persen Netizen Indonesia yang Belanja Online

Masih ada kendala penetrasi belanja online ke area luar Jakarta.
IDC: Hanya 13,3 Persen Netizen Indonesia yang Belanja Online
Ilustrasi belanja online. (Pixabay/kaboompics)

VIVA.co.id – International Data Corporation (IDC)  menemukan hanya 13,3 persen pengguna internet Indonesia yang membeli barang secara online. Temuan tersebut termasuk mengejutkan, sebab selama ini berbagai survei sering menemukan 50 hingga 70 persen pengguna internet yang belanja online. 

"Kita menemukan banyak dari pengguna internet memanfaatkan internet untuk berkomunikasi dan media sosial," ujar Head of Consulting IDC Indonesia, Mevira Munindira dalam paparannya di Raffles Hotel, Jakarta, Senin 21 November 2016.

Dari demografi konsumen yang berbelanja online, IDC mengatakan, masih didominasi di kota besar, terutama Jakarta. Untuk memperluas penetrasi demografi konsumen yang berbelanja online, IDC menuturkan masih terdapat kendala besar, misalnya tingkat kepercayaan berbelanja online,  penetrasi kartu kredit dan edukasi kepada masyarakat selain di Jakarta. 

Menurut Mevira, lebih dari 50 persen konsumen masih lebih memilih untuk merasakan dan menyentuh produk yang akan dibeli.

Dalam kesempatan itu, IDC berpandangan pemerintah telah salah memprediksi akan terjadi peningkatan belanja online seiring dengan bertambahnya pengguna smartphone dan internet. Sebab, kendala yang dihadapi masyarakat luar Jakarta itu belum menemukan solusinya sampai saat ini. Dengan demikian, kata dia, walau perangkat bertambah, tak berpengaruh terhadap peningkatan belanja online. 

Sebelumnya pemerintah melalui Paket Kebijakan ekonomi ke-14 menargetkan transaksi e-commerce Tanah Air bisa menembus US$130 miliar pada 2020. Target tersebut dengan melihat kondisi saat ini, menurut IDC, terbilang mustahil, jika hanya perhitungan lewat pengguna. Mevira mengatakan, pengguna aktif yang berbelanja pun bisa jadi hanya setahun sekali.

 IDC sebelumnya menjelaskan target mustahil transaksi e-commerce yang dibidik pemerintah bisa terjadi lantaran buramnya definisi e-commerce di Tanah Air. 

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP