- REUTERS/Mike Segar
VIVA.co.id – Kehadiran vaksin dengue yang bisa menjadi jawaban atas kekhawatiran masyarakat atas wabah demam berdarah, diharapkan bisa segera menjadi salah satu program pemerintah.
Saat ini, vaksin yang diproduksi oleh Sanofi Pasteur itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Namun, peredarannya masih terbatas di klinik dan rumah sakit swasta saja. Belum lagi dengan biaya per suntik yang tergolong mahal bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah Indonesia.
Peneliti utama studi klinis fase III vaksin dengue di Indonesia Prof. Dr. dr. Sri Rezeki Hadinegoro, Sp.A(K) pun hanya bisa mengajak masyarakat berdoa agar vaksin yang memiliki efektivitas 93 persen cegah demam berdarah dengue (DBD) berat ini bisa menjadi program pemerintah.
"Karena belum dibuat di Indonesia jadi mahal dan pemerintah belum punya budget untuk itu. Berdoa saja pemerintah makin kaya sehingga bisa membiayai vaksin ini," ujar Sri saat acara konferensi pers peluncuran vaksin dengue di Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 25 Oktober.
Sri juga mengatakan, jika melihat dari usia diberikannya vaksin ini yakni pada usia 9-16 tahu, vaksinasi dengue paling baik diberikan pada anak-anak sekolah. Seperti halnya vaksin HPV yang kini sudah mulai diberikan pada anak sekolah mulai dari kelas lima SD.
"Nanti kalau dana sudah ada sebaiknya mulainya dari sekolah karena sudah terstruktur. Apalagi intervalnya panjang, enam bulan, kalau orangtua bisa lupa. Kalau anak sekolah dia setiap hari masuk dan bisa dikontrol, kalau terjadi efek samping juga mudah diketahui," imbuh Sri.
Sri juga berharap, jika vaksin ini sudah menjadi program pemerintah, ke depannya bisa masuk ke dalam program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
Sementara itu, Kepala Divisi Vaksin Sanofi Joko Murdianto mengatakan, untuk menjadikan vaksin dengue menjadi program pemerintah dibutuhkan rekomendasi dari ahli.
"Di Indonesia ada ITAGI yaitu lembaga yang memberi masukan kepada Kemenkes apa saja manfaat penggunaan vaksin jika dipergunakan pemerintah secara massal," kata Joko.
Saat ini, yang bisa dilakukan pihaknya adalah memastikan ketersediaan data efikasi vaksin. Serta bekerja sama dengan ahli klinis dan akademisi dalam menyediakan data yang diperlukan jika pemerintah ingin melakukan review atas kebutuhan vaksin ini.
