- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA.co.id – Pemerintah akui telah menyiapkan pendanaan bagi pengembangan 1.000 start up hingga 2020 mendatang. Hal tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam acara 'Gerakan Nasional 1.000 Start Up Digital' di kantornya.
Menurut dia, pendanaan tersebut akan disiapkan pemerintah dalam model investasi berjangka. Langkah tersebut diakui akan menjadi revolving fund atau pendanaan bergulir dalam rangka mendukung program pengembangan 1.000 start up.
"Nanti di situ pemerintah juga akan berakting seperti layaknya investor," kata Rudiantara di kantornya, Jakarta, Sabtu 8 Oktober 2016.
Ia menyebut, alokasi dana yang disiapkan pemerintah ke depan jumlahnya mencapai triliunan dan cukup besar, sehingga perlu solusi dan partisipasi aktif dari seluruh kalangan start up guna mensukseskan road map ini.
Sedangkan, mengenai masalah perpajakan yang regulasinya kini tengah dibidik pemerintah ke sektor e-commerce, Rudiantara mengaku jika pihaknya sudah melakukan kajian dan koordinasi dengan sejumlah instansi negara, dan otoritas perpajakan terkait hal tersebut.
Sebab, menurutnya harus ada aturan baku yang jelas bagi para pebisnis di sektor e-commerce ini, agar kesetaraan dalam hal pengenaan pajak bisa turut menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat dan kompeten.
"Nanti teman-teman dari otoritas pajak yang akan mengatur. Mengenai bayarnya berapa dan bagaimana, nanti akan dikaji dengan memikirkan aspek-aspek kemudahannya," kata Rudiantara.
"Karena Kominfo berpendapat bahwa di bisnis e-commerce ini harus ada kesetaraan. Masa yang OTT (Over The Top) nasional pada bayar pajak tapi OTT yang asing enggak ? Kan enggak adil dong," ujarnya.
