- VIVA.co.id/Raudhatul Zannah
VIVA.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Duta Besar Korea Selatan kembali melakukan pertemuan dengan beberapa pihak guna menindaklanjuti pengembangan e-government.
Kerja sama tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam mendukung birokrasi lebih transparan, efektif dan efisien.
"Ini harus cepat kita lakukan. Fokuskan lebih untuk prioritas e-government. Dan, e-government harus kita mulai lakukan di tahun ini," kata Menkominfo Rudiantara dalam acara E-Government Summit 2016 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa 6 September 2016.
Rudiantara mengatakan, e-government merupakan salah satu bentuk proses bisnis perekayasaan (engineering), yaitu bagaimana bisa mengubah proses pelayanan pemerintahan menjadi lebih baik sehingga dengan demikian, peran pemerintah, khususnya Kemenpan RB terbilang sangat vital.
Hadir dalam E-Government Summit 2016 di antaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur, Menkominfo Rudiantara, dan Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Korea Selatan dan para undangan.
Sebelumnya, pusat kerja sama pengembangan e-government telah diresmikan pada Rabu, 2 Maret 2016 di Kemenpan RB.
Perusahaan Ini Punya Cara Dorong Reformasi Birokrasi yang Revolusioner
Perizindo merupakan perusahaan yang fokus pada layanan 'legal standing' digital untuk UMKM, sehingga terus mendorong reformasi birokrasi yang revolusioner.
