TUTUP
TUTUP
MINIMIZE
CLOSE
TEKNOLOGI

Pengamat: Telkom Harusnya Jadi Tol Broadband Nasional

Telkom dirasa tak perlu ribut masalah kecil soal interkoneksi.
Pengamat: Telkom Harusnya Jadi Tol Broadband Nasional
Gedung Telkom Indonesia (VIVAnews/Muhamad Solihin)

VIVA.co.id – Pro-kontra tarif interkoneksi terus bergulir. Protes Telkom dianggap pengamat sebagai sikap alergi operator telekomunikasi dengan kebijakan baru, padahal seharusnya perusahaan BUMN itu bisa menjadi backbone broadband nasional yang tak tertandingi.

"Peran Telkom harus segera direvisi harus sesuai dengan tantangan zaman. Ini juga agar mereka tidak meributkan hal-hal kecil. Telkom seharusnya menjadi backbone atau tol broadband nasional yang tak tertandingi," ujar pengamat telekomunikasi, yang juga pernah menjabat sebagai anggota BRTI periode 2009-2015, Nonot Harsono, dalam keterangannya, Senin, 29 Agustus 2016.

Menurut Nonot, keputusan pemerintah untuk menurunkan tarif interkoneksi sebesar rata-rata 26 persen perlu didukung semua pihak agar rakyat di seluruh Indonesia bisa menikmati telekomunikasi dengan harga yang lebih terjangkau. Telkom pun sudah sewajarnya berperan sebagai tol broadband, dimana semua trafik akan melewatinya sehingga Telkom tidak bingung lagi mengejar revenue dari trafik transit interkoneksi. Sehingga tidak akan bermain atau bersaing di level rendah seperti sekarang.

BUMN ini, kata Nonot, perlu mendukung pemerintah mewujudkan kedaulatan jaringan backbone broadband nasional. Jika tidak, lanjutnya, dikhawatirkan kedaulatan jaringan backbone broadband nasional justru akan dikuasai pihak asing. Utamanya ancaman yang datang dari Google Fiber, Microsoft dan Facebook, yang berlomba membangun jaringan backbone nasional di Indonesia.

"Kedaulatan atas cyber territory Negara Kesatuan RI (NKRI) dan kedaulatan atas sumber daya informasi bisa terlepas. Jika tidak diantisipasi dari sekarang. Ini bukan tren andai-andai, tetapi tahapan globalisasi dari negara adikuasa yang selama ini amat konsisten diupayakan melalui beragam bentuk free-trade-agreement, seperti CEPA, AFTA, TPP, dan lainnya,” katanya.

Karena itu, Nonot menambahkan, pemerintah perlu segera melakukan pendataan dan penataan jaringan broadband nasional. Selain sharing backbone nasional, kebijakan network sharing pada jaringan akses fixed dan mobile perlu segera diterapkan. Sharing BTS utk mobile services dan sharing FTTH (open-access) untuk fixed services akan sangat meningkatkan efisiensi, integrasi dan kualitas jaringan, kelayakan investasi, dan percepatan gelaran broadband nasional.

"Dalam kaidah ilmu telekomunikasi, idealnya semua trafik komunikasi (voice, data, video) dari dan ke jaringan akses fixed & mobile di seluruh Indonesia disalurkan melalui jaringan backbone nasional."

(mus) 

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP