- REUTERS/Edgar Su
VIVA.co.id – Pemerintah Singapura akan melarang pegawai pemerintah alias PNS menggunakan internet saat bekerja. Kebijakan baru itu dikeluarkan dalam rangka melindungi Singapura dari potensi serangan siber dan mata-mata.
Dikutip dari The Verge, Rabu, 24 Agustus 2016, Kepala Eksekutif Badan Keamanan Siber Singapura, David Koh mengatakan, pejabat Negeri Singa itu telah menyadari terlalu banyak data yang harus diamankan dan ancaman siber sudah 'sangat nyata' mengintai Singapura. Untuk itu, pemerintah memutuskan memeriksa jaringan komputer pemerintah untuk memastikan keamanannya dan seiring dengan itu dilahirkan kebijakan larangan akses internet tersebut.
Singapura mengatakan, aturan larangan mengakses internet itu bukan dilandasi oleh munculnya serangan siber tertentu. Laporan The Guardian menyebutkan, beberapa komputer di kementerian Singapura mengalami gagal koneksi. Sementara komputer di salah satu kementerian Singapura dijebol keamanannya pada 2015.
Koh mengatakan, Singapura ingin membatasi akses ke internet lantaran serangan yang muncul di permukaan hanyalah secuil dari besarnya potensi serangan. Koh menegaskan, pegawai pemerintahan akan tetap diperbolehkan mengakses internet dari perangkat yang dikeluarkan pemerintah maupun perangkat personal mereka.
Praktik air-gapping atau pengukuran jaringan keamanan jaringan untuk memastikan keamanan jaringan komputer memang sudah jamak dilakukan oleh badan intelijen sebuah negara. Tapi praktik tersebut jarang dilakukan pada badan pemerintahan.
Selain itu, praktik pengamanan jaringan tersebut juga belum menjamin betul keamanannya. Pada 2015, peneliti Israel menunjukkan bagaimana dia mampu meretas pada komputer yang telah melalui 'air gapp' dengan menggunakan jaringan GSM, gelombang elektromagnetik dan ponsel fitur.
Meski ada janji hanya pembatasan, tapi beberapa kalangan menduga Singapura bakal melakukan lebih dari itu. Direktur Solusi kemanan Radware, Ben Desjardins menggambarkan, regulasi akses internet ini merupakan ‘salah satu langkah yang paling ekstrem’ dalam memerangi risiko keamanan siber.
Sedangkan Kepala Departemen Ilmu Komputer Universitas Denver menilai, kebijakan itu belum pernah terjadi sebelumnya dan terlalu berlebihan. Sementara Direktur Manajer perusahaan jaringan, Cisco Systems, Stephen Dane mengatakan, regulasi itu adalah situasi tak biasa.
Sementara aturan pembatasan akses internet itu juga ditanggapi miring. Sebab aturan itu akan merugikan produktivitas pegawai. Seorang manajer yang ingin ditulis dengan nama Ng mengatakan, memblokir akses internet hanya akan merugikan produktivitas dan tidak akan menghentikan serangan.
"Informasi mungkin bocor melalui cara lain, sehingga memblokir internet mungkin tak menghentikan serangan yang terjadi," kritik sang manajer usai 23 tahun tersebut.
Meski diwarnai pro dan kontra, media lokal Singapura menyebutkan, seorang menteri Singapura mengklaim negara lain berminat dengan pendekatan yang dilakukan Negeri Singa tersebut.
(mus)
