- VIVAnews
VIVA.co.id – Polemik mengenai perubahan tarif interkoneksi seakan tidak pernah habis. DPR pun merasa harus turun campur dan akan menggelar rapat internal membahas hal ini.
Anggota Komisi I DPR RI, Hanafi Rais mengatakan, dewan akan memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara bersama semua operator telekomunikasi. Hal ini dilakukan untuk membereskan pro kontra tarif interkoneksi yang baru diturunkan pemerintah melalui surat edaran.
"Akan digelar rapat internal dulu, lalu rapat kerja dan Rapat Dengar Pendapat mengundang semua operator telekomunikasi dan Menteri Kominfo tentunya. Setelah itu baru kami bentuk tim panitia kerja (Panja) interkoneksi dan network sharing," kata Hanafi dalam keterangannya, Senin 22 Agustus 2016.
Menurut Hanafi, aturan yang telah diberlakukan pemerintah ini bukan hanya karena permasalahan bisnis melainkan sudah terkait dengan kedaulatan negara, karena kebijakan tarif ini berpotensi membuat kerugian besar bagi negara.
"Nanti kami akan meminta penjelasan mengenai status tarif telekomunikasi. Terjangkau atau tidak. Lebih murah dibanding negara lain atau tidak. Kami juga akan minta penjelasan mengenai modern licensing operator, serta proses berlakunya network sharing aktif," katanya.
Hanafi menyebutkan, pemerintah tidak bisa membuat aturan yang tidak adil karena akan membuat industri menjadi tidak sehat dan selamanya didominasi asing. Bahkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun dan Perauran Pemerintah Nomor 53 tahun 2000, yang dianggap tidak melalui uji publik, akan diminta untuk tidak dilanjutkan karena disebut tidak sesuai prinsip good governance.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kemenkominfo telah mengeluarkan surat edaran penurunan biaya interkoneksi untuk 18 skenario panggilan seluler atau telepon tetap. Menkominfo Rudiantara mengalkulasi jika secara rata-rata ada penurunan biaya interkoneksi 26 persen, setidaknya tarif ritel per 1 September mendatang akan turun pada kisaran 15 persen hingga 30 persen, tergantung jenis panggilan yang dilakukan.
AHY Ogah Bebankan Prabowo soal Jatah Menteri Buat Demokrat
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku pasrah terkait jatah menteri yang akan diberikan capres pemenang Pilpres Prabowo Subianto.
