TUTUP
TUTUP
MINIMIZE
CLOSE
TEKNOLOGI

Revisi UU ITE, Jangan Hanya Urus Pasal Karet Saja

Disarankan juga untuk bahas aturan pemblokiran.
Revisi UU ITE, Jangan Hanya Urus Pasal Karet Saja
Ilustrasi revisi UU ITE (Twitter/@suratedaran)
VIVA.co.id - Pemerintah diminta tak hanya fokus pada pasal karet dalam membahas revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan DPR. Pasal karet yang dimaksud yaitu pasal 27 ayat 3. Pemerintah dan DPR didorong untuk menyelipkan soal tata cara penyaringan (filtering) dan pemblokiran.

Hal itu disampaikan oleh Asep Komarudin dari LBH Pers dalam diskusi yang diselenggarakan ICT Watch dengan tema 'Dinamika Tata Kelola Internet Bagi Masyarakat Sipil', Rabu 10 Agustus 2016. Asep mengatakan, revisi UU ITE yang sekarang sedang dilakukan menjadi momentum tepat.

"Berhubung sekarang revisi UU ITE, tidak soal pasal 27 ayat 3 saja yang dibahas, bisa dorong dengan pemblokiran misalnya, bagaimana tata cara pemblokiran di internet," ucap Asep di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta.

Dengan dimasukkannya tata cara pemblokiran dalam UU ITE, maka pemerintah memiliki aturan yang lebih kuat lagi, ketimbang pemblokiran saat ini yang masih dalam level Peraturan Menteri (Permen).

"Ada payung hukumnya. Kita belum punya Undang-Undang, hanya berbentuk Peraturan Menteri," ucap dia.

Tata cara pemblokiran yang jauh dari kata sempurna dirasakan oleh Dhyta Caturani dari PurpleCode Collective. Dhyta yang giat dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, merasa miris apa yang dilakukan pemerintah. Sebab, menurutnya, tak sedikit konten-konten yang isinya memiliki informasi edukasi, malah disangka pornografi.

Terlebih lagi, persoalan pornografi atau filtering itu melibatkan perempuan. Menurutnya, itu merupakan diskriminasi terhadap kaum hawa.

"Banyak website yang isinya informasi, diblok. Mereka (pemerintah) dipukul rata sehingga harus diblok, karena tidak aman," kata dia.
KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP