- VIVAnews/Muhammad Firman
VIVA.co.id - Meski mengalami pergantian anggota, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) diharapkan pengurusan perpanjangan izin ke-10 stasiun televisi swasta tidak mengalamai keterlambatan.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara usai melakukan penyerahan Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 85/P tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPI Pusat.
"Timeline kan (sampai) bulan Oktober 2016," kata Rudiantara ditemui di Ruang Serbaguna, Kementerian Kominfo, Jakarta, 4 Agustus 2016.
Rudiantara menjelaskan, usai melewati tahap Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) beberapa waktu lalu, hasil rekomendasinya sudah ada di tangan KPI. Dikarenakan terjadinya pergantian kepengurusan KPI Pusat saat ini, maka pembahasan soal perpanjangan izin ke-10 televisi sedikir tersendat. Pasalnya, anggota KPI Pusat yang baru akan mempelajari rekomendasi dari anggota KPI Pusat periode sebelumnya.
"Karena terjadi peralihan kepengurusan KPI, kami bicarakan pengurus baru, kapan dilakukan Forum Rapat Bersama (FRB). Aturannya kan 15 hari kerja, pertengahan Agustus bisa disepekati bersama," ujarnya menambahkan.
Soal izin 10 televisi swasta yang tidak akan diperpanjang, Rudiantara hanya diam dan tak menjawab pertanyaan dari wartawan.
Diberitakan sebelumnya ada 10 Televisi swasta yang akan habis masa izin penyiarannya. Kesepuluh televisi yang dimaksud ini, yaitu PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), PT Surya Citra Televisi (SCTV), PT Indosia Visual Mandiri (Indosiar), PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (MNC TV).
Lalu, PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), PT Lativi Media Karya (TvOne), PT Media Televisi Indonesia (Metro TV), PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (Trans 7), PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV), dan PT Global Informasi Bermutu (Global TV).
(mus)
tvOne Terima Izin Siar untuk 10 Tahun ke Depan
Penyerahan dilakukan langsung oleh Ketua KPI Pusat.
