- VIVA.co.id/Mitra Angelia
VIVA.co.id – Ketua Umum Asosiasi Industri Penunjang Perkeretaapian Indonesia atau Indonesia Railway Component Manufacturer Association (IRMA), Tony Budi Santosa menyatakan, Indonesia bisa menjadi negara pembuat teknologi kereta cepat dalam waktu 15 tahun.
Sebelumnya IRMA bersama PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menandatangani nota kesepahaman untuk transfer teknologi kereta cepat dan mengkaji teknologi tersebut agar tepat digunakan di Indonesia.
"Tiga tahun cukup untuk kita belajar," ujar Tony di gedung BPPT, Jakarta, Selasa 26 Juli 2016.
Saat ini, kata Tony, proyek teknologi kereta cepat Jakarta-Bandung yang digodok setidaknya memiliki 60 persen tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Kandungan itu meliputi sarana prasarana, seperti infrastruktur dan gerbong.
"Gerbong saja sudah 30 persen, tapi hitungan pasti (TKDN) masih sedang kami kaji kembali, " jelas pria yang juga menjabat sebagai Direktur PT Barata Indonesia itu.
Hal itu senada dengan misi pemerintah, yang ingin Indonesia tidak hanya sebagai pengguna teknologi kereta api cepat. Tapi, perlahan peran sebagai pembuat diambil oleh Indonesia.
"Kementerian Perindustrian telah membuat asosiasi industri komponen kereta api, tidak menutup kemungkinan nantinya kita bisa menjadi pemasok atau menjual ke luar Indonesia," ujar Deputi BUMN Bidang Jasa Pertambangan Industri Strategis dan Media, Fajar Harry Sampurno.
PT. KCIC sebagai pemain utama dalam proyek kereta api cepat berharap Indonesia seyogyanya bisa mandiri menggunakan kereta api cepat.
"Kami ingin kita betul-betul siap, menjadi tuan rumah di dalam negeri sendiri," ujar Direktur Utama KCIC, Hanggoro Budi Wiryawan.
Begitu juga dengan BPPT yang dalam hal ini sebagai periset teknologi kereta cepat menyatakan kesiapannya untuk alih teknologi.
"Boleh saja teknologi dari mereka, lewat KCIC, kita akan coba buat sendiri," kata Kepala BPPT, Unggul Priyanto.
Kerja sama antara IRMA, KCIC dan BPPT akan mencakup penelitian dan pengembangan teknologi, pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil kerekayasaan yang telah ada, pemanfaatan sarana dan prasarana, dan bantuan teknis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
