- istimewa
VIVA.co.id – Penggunaan kampanye yang tidak sehat, sampai membawa jelas nama kompetitor, dianggap sebagian pengamat tidak etis. Bahkan mereka juga berpendapat jika alasan Indosat melakukan hal itu tidak relevan.
Dalam mengatasi hal ini, BRTI mengaku telah memanggil Indosat. Di pertemuan tersebut, Indosat beralasan jika hal ini dilakukan karena selama ini terhambat dalam berbagai isu strategis seperti penurunan biaya interkoneksi, network sharing, dan adanya praktik monopoli oleh Telkomsel di luar Jawa.
Hal ini disampaikan Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB M Ridwan Effendi. Menurutnya, komponen biaya interkoneksi tidak terlalu signifikan karena sebenarnya biaya interkoneksi muncul akibat adanya perbedaan coverage layanan dari para operator.
"Ini tidak bisa dijadikan alasan. Ini kan recovery cost. Hanya harga dasarnya saja yang dibayar. Teorinya, kalau jaringan sudah matang, tarif interkoneksi akan terus turun,” kata dia.
Menurut dia, penurunan biaya interkoneksi tak akan terjadi kalau operator terus membangun atau berganti teknologi, bisa jadi tetap atau bahkan naik.
Hal tersebut, kata dia, tarif interkoneksi yang sesuai akan mendorong peningkatan kualitas layanan dan sebaliknya.
Lain halnya dengan Pengamat Telekomunikasi, Kalamullah Ramli. Ia malah menganggap jika serangan frontal yang dilakukan Indosat terhadap Telkomsel adalah bukti kepanikan karena ekspansi tak berjalan mulus.
“Ini istilahnya natural monopoli. Monopoli yang terjadi secara alamiah karena yang lain tidak membangun. Monopoli tak dilarang, yang dilarang itu perilaku monopoli menghambat persaingan," kata dia.
Ditegaskan Ketua Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI), Kamilov Sagala, aksi Indosat ini sangat tak etis.
Apalagi kampanye yang membandingkan secara langsung dengan kompetitor itu jelas salah di etika pariwara.
"Soal isu monopoli, kalau memang ada sebaiknya lapor saja ke regulator, kenapa bikin gaduh dulu di media massa. Ini seperti menggiring opini publik,” katanya.
Diharapkan, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) melihat masalah ini secara jernih dan bisa menindak tegas pihak-pihak bermasalah dalam sengketa ini.
