- ABC News
VIVA.co.id – Biro Investigasi Federal AS (FBI) meminta kepada Apple untuk memberikan akses backdoor, atau sistem keamanan pada iPhone. Namun, permintaan tersebut ditentang oleh Chief Executive Officer (CEO) Apple, Tim Cook.
Menurut Cook, permintaan FBI tersebut akan membahayakan para pengguna iPhone di seluruh dunia. Hal itu, sama halnya dengan melanggar privasi pengguna, serta kode etik yang dijalankan Apple selama ini. Maka dari itu, Apple menolak secara tegas permintaan lembaga Amerika Serikat tersebut.
"Sampai saat ini, kami melakukan segala sesuatu baik dengan kekuatan kami untuk membantu mereka (FBI). Tetapi, pemerintah AS meminta kami untuk sesuatu yang tidak kami inginkan (backdoor) dan itu kita anggap berbahaya untuk dilakukan," ujar Cook dilansir Los Angeles Times, Kamis, 18 Februari 2016.
FBI mendesak Apple untuk membukan akses backdoor ini, guna menyelidiki iPhone 5c yang digunakan oleh Syed Rizqan Farook, terdakwa dari peristiwa bom San Bernardino. Kala itu, Desember 2015, serangan tersebut menewaskan 14 orang.
Permintaan FBI memasuki sistem keamanan perangkat iPhone nantinya, untuk mencari informasi berharga tentang plot teror, apakah Farook beserta istrinya bernama Tashfeen Malik, menerima bantuan dari pihak lain yang belum terungkap oleh FBI.
Dikabarkan, Apple telah mengajukan perlawanan perintah pengadilan yang diajukan FBI. Permintaan FBI itu dinilai memaksa untuk membongkar sistem keamanan perangkat iPhone. Perusahaa asal Cupertino itu telah diharuskan memodifikasi perangkat lunak untuk akses data yang dicari pemerintah.
Chengxi Wang, kepala strategi di perusahaan keamanan jaringan, Twistlock, mengatakan pertempuran FBI dan Apple ini akan menjadi momen dari keseimbangan privasi dan kebebasan sipil memproteksi datanya dari intervensi pemerintah.
"Jika Apple berhasil melawan perintah pengadilan, itu akan menjadi tembok penghalang yang tinggi untuk FBI dan kelompok pemerintah lainnya, yang ingin mengakses data warga dari belakang. Ini benar-benar akan memiliki efek riak. Apple kini dipandang sebagai pembawa bendera pelindung data warga. Jika berhasil, langkah mereka akan diikuti perusahaan lainnya," tutur Wang. (asp)
