- REUTERS/Pichi Chuang
VIVA.co.id - Keluhan mengenai tarif layanan data atau internet yang diberlakukan operator ternyata disebabkan tidak adanya regulasi yang mengatur. Pengamat menilai, absennya aturan tarif internet membuat operator seenaknya menaikkan tarif dan menurunkan speed.
"Operator sejak lama memberikan penerapan tarif berdasarkan kuota tapi pelanggan tidak pernah tahu berapa kuota yang sudah terpakai dan berapa pencapaian Fair Usage Policy mereka," ujar pengamat telekomunikasi dari Indotelko Forum, Doni Ismanto Darwin, kepada VIVA.co.id, Kamis, 30 Juli 2015.
Menurut Doni, solusi terbaik adalah membuat ceilling price atau tarif batas atas karena operator merasa tarif kemurahan di data dan butuh rebalancing. Namun yang menjadi masalah, jika rebalancing tidak dikawal maka akan muncul kasus penerapan tarif tinggi, seperti yang dikeluhkan para pelanggan Telkomsel di beberapa wilayah di Indonesia.
"Harus ada acuan jelas batas atas maksimal berapa. Oleh karena itu pemerintah harus secepatnya menentukan regulasi pentarifan dan kualitas layanan data," ujarnya menambahkan.
Ia menjelaskan, secara logika, belanja bandwidth akan turun jika pembelian dilakukan dalam bulk order (jumlah banyak). Untuk itu, sangat tidak mungkin jika satu operator membeli bandwidth per wilayah. Apalagi dengan jumlah pengguna yang terus meningkat.
"Kalau pemerintah bisa tahu berapa biaya produksi untuk jasa data, mulai dari titik server ke internet dunia, dan akses pelanggan, maka pemerintah bisa tetapkan formulasi untuk batas atasnya. Itu akan fair bagi semua," kata dia.
Dia mendesak, aturan yang jelas terkait tarif data harus secepatnya dibuat, tanpa harus menunggu berbulan-bulan. Pasalnya, investasi yang digelontorkan operator terus berjalan dan di sisi lain, konsumen merasa dirugikan.
"Mau mencontoh pola interkoneksi atau pakai tarif rujukan, terserah. Yang penting prinsip-prinsip perhitungannya fair dan mencerminkan efisiensi jaringan. Solusi paling cepat dan baik adalah penggunaan tarif batas atas. Kalau tarif rujukan ala interkoneksi itu lebih membebaskan mekanisme pasar. Semua ada plus minus. Yang penting aturan yang adil untuk konsumen sekaligus operator merasa terlindungi."
Hal yang paling penting lainnya, menurut Doni, adalah aturan yang jelas terkait kualitas layanan (Quality of Service) dan transparansi billing.
(mus)
