Sumber :
- iStock
VIVA.co.id
- Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) melayangkan gugatan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) hari ini. Gugatan terkait kepemilikan TV dan digitalisasi.
Gugatan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang gugatan tersebut, KIDP selaku penggugat menghadirkan dua saksi ahli dan satu saksi fakta.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Gugatan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang gugatan tersebut, KIDP selaku penggugat menghadirkan dua saksi ahli dan satu saksi fakta.
Disebutkan, saksi ahli yang mereka hadirkan itu, yakni Ignatius Haryanto (Dosen Komunikasi UMN) dan Ali Sya'faat (Dosen Tata Usaha Negara Universitas Brawijaya). Sementara, saksi ahlinya dari Bambang Santoso selaku Ketua Asosiasi Televisi Jaringan Seluruh Indonesia (ATVJSI).
"Pertama, kami menggugat Undang-Undang no.32 tentang aturan kepemilikan izin satu orang dan badan hukum. Kedua, kami menggugat Kominfo saja, yakni Peraturan Menteri no.32 tahun 2013. Dalam Permen tersebut mengatur pembagian frekuensi digital, proses TV Analog, tetapi Undang-Undang yang mengatur itu payung hukumnya belum jelas," ujar Bayu W., Sekretaris KIDP di Jakarta, Selasa 5 Mei 2015.
Dijelaskan, bila aturan tersebut tak digugat, maka akan berdampak pada investasi pemilik televisi, yang sudah menggelontorkan dana cukup besar.
"Menurut Undang-Undang Dasar, frekuensi digital televisi itu ditenderkan kalau dasar hukumnya jelas. Itu ke menteri yang dulu," kata Bayu.
Disampaikan, sidang kali ini hanya menghadirkan kesaksian saja, belum mencapai hasilnya. Dalam sidang berikutnya, dijadwalkan akan menghadirkan saksi dari pihak tergugat yakni Kominfo.
"Dari saksi pihak tergugat itu akan menjelaskan. Saya tidak tahu ada berapanya, itu tergantung dari Kominfo. Sidang dilanjutkan lagi, terhitung dua minggu dari sekarang," lanjut Bayu. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Disebutkan, saksi ahli yang mereka hadirkan itu, yakni Ignatius Haryanto (Dosen Komunikasi UMN) dan Ali Sya'faat (Dosen Tata Usaha Negara Universitas Brawijaya). Sementara, saksi ahlinya dari Bambang Santoso selaku Ketua Asosiasi Televisi Jaringan Seluruh Indonesia (ATVJSI).
