Sumber :
- iStock
VIVA.co.id
- Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro memastikan kebijakan pajak belanja online atau e-Commerce nantinya tidak akan membunuh industri tersebut.
Sebab, selama ini yang menikmati hasil konten online tersebut bukan di Indonesia, melainkan para pemilik situs yang berada di luar negara. Maka dengan alasan tersebut, pajak perlu dikeluarkan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
E-Commerce 'Bonek' Berambisi Taklukkan Ibu Kota
Sebab, selama ini yang menikmati hasil konten online tersebut bukan di Indonesia, melainkan para pemilik situs yang berada di luar negara. Maka dengan alasan tersebut, pajak perlu dikeluarkan.
"Masalahnya, Indonesia yang sudah bayar, sementara
provider
atau penyedia konten seperti YouTube dan Google yang tidak bayar. Kita malah pasang di mereka. Jadi, sekarang mau membuat sama antara di luar dan dalam," ujar dia dalam sesi
ngobrol santai
di Kedai Read & Eat, Pasar Santa, Jakarta, Minggu, 1 Februari 2015.
Untuk itu, ia bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, akan melakukan kerjasama dalam menerapkan kebijakan pajak e-Commerce.
Namun, sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut, para pelaku e-Commerce harus berstatus Badan Usaha dulu yang memiliki NPWP. Nantinya, kalau jadi diterapkan, setiap pemilik belanja online akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen.
"Sekarang tidak bisa. Kita menunggu dari Kominfo dulu untuk mengeluarkan regulasi (tentang pajak belanja online). Pokoknya, kita sudah sepakat mengenai pajak belanja online dengan Kominfo," jelas dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Masalahnya, Indonesia yang sudah bayar, sementara
