Sumber :
VIVAnews
- Penunjukkan Rudiantara sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Kabinet Kerja oleh Presiden Joko Widodo disambut positif kalangan industri telekomunikasi.
Pakar teknologi informasi, Teguh Prasetya memandang sosok Rudiantara bisa diandalkan untuk menyelesaikan persoalan menumpuk yang ada di Kominfo.
"Beliau punya kompetensi profesional dan juga banyak tahu masalah IT dan komunikasi. Apalagi beliau adalah seorang praktisi," ujar Teguh kepada
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Pakar teknologi informasi, Teguh Prasetya memandang sosok Rudiantara bisa diandalkan untuk menyelesaikan persoalan menumpuk yang ada di Kominfo.
Baca Juga :
Kata Shin Tae-yong Usai Heerenveen Izinkan Nathan Tjoe-A-On Kembali ke Timnas Indonesia U-23
"Beliau punya kompetensi profesional dan juga banyak tahu masalah IT dan komunikasi. Apalagi beliau adalah seorang praktisi," ujar Teguh kepada
VIVAnews
, Senin 27 Oktober 2014.
Dengan kompetensi itu, Teguh optimistis pengganti Tifatul Sembiring itu tak butuh waktu berlarut-larut untuk mengkaji persoalan yang dihadapi Kominfo. Rudiantara diprediksi langsung dapat melaju cepat.
"Jadi beliau bisa langsung tune in, nggak ada lagi masa adaptasi. Malah langsung bisa lari," jelasnya.
Ditambahkan Teguh, meminta Menkominfo baru segera menyelesaikan persoalan penting yaitu pertama, kejelasan hukum. Hal ini terkait ancaman bisnis internet di Indonesia menyusul kasus IM2, yang menyeret mantan Dirut IM2, Indar Atmanto hingga dijebloskan ke LP Sukamiskin, Bandung.
"Itu masalah kan antara eksekutif dan legislatif yang sekarang belum selesai. Jadi bagaimana masa depan internet," kata dia.
Menurutnya tak hanya bisnis internet saja yang terancam dengan kasus itu. Broadcasting juga ketar-ketir dengan proses hukum kasus IM2.
"Karena mereka (broadcasting) punya izin multiplex digital, yang banyak konten. Jadi mereka kan takut juga," ujarnya.
Problem lain yaitu penataan frekuensi khususnya frekuensi untuk menggelar teknologi Long Term Evolution (LTE/4G).
"Kita kan sudah dikatakan terlambat (gelar LTE)," tegasnya.
Selanjutnya, Teguh meminta menteri baru untuk memastikan rencana broadband. Ia mengakui pemerintahan sebelumnya sudah menyiapkan rencana broadband itu dengan dukungan peraturan presiden.
Tapi menurutnya, dukungan itu belum cukup. Perlu dukungan regulasi lain.
"Kemarin kan sudah ada perpresnya, tapi sebelum ada inpres dan kepmen itu belum maksimal," kata dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
VIVAnews
