Sumber :
- Vivanews/ AgusTH
VIVAnews
- Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi selesai mengenai siapa presiden Indonesia. Kini, masyarakat ICT berharap yang memegang Kementerian Komunikasi dan Informatika dipegang orang yang mengerti industri teknologi dan bisa melakukan perubahan.
"Perubahaan (TIK) nggak ada perbedaan. Jadi, penyelanggaraan rasanya berat karena tidak merasakan growth. Tapi kok, mereka (Kominfo) bilang growth-nya meningkat. Itu dari mana?" ujar Ketua Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII), Sylvia Sumarlin dalam acara Halal bihalal Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII), sekaligus seminar yang bertajuk 'Mencari Kriteria Menkominfo Ideal' di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, kemarin.
Slyvia mengatakan, tampuk kepemimpinan Kominfo ke depannya diharapkan diduduki oleh orang yang dapat membangun sistem yang baik bagi industri TIK.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Setuju Pembatasan Impor Barang Jadi Elektronik
"Perubahaan (TIK) nggak ada perbedaan. Jadi, penyelanggaraan rasanya berat karena tidak merasakan growth. Tapi kok, mereka (Kominfo) bilang growth-nya meningkat. Itu dari mana?" ujar Ketua Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII), Sylvia Sumarlin dalam acara Halal bihalal Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII), sekaligus seminar yang bertajuk 'Mencari Kriteria Menkominfo Ideal' di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, kemarin.
Slyvia mengatakan, tampuk kepemimpinan Kominfo ke depannya diharapkan diduduki oleh orang yang dapat membangun sistem yang baik bagi industri TIK.
"Artinya Kominfo harus berpihak industri yang di bawahnya bukan ikut menindas ketika ada permasalahan dengan kementerian lain. Posisi kita itu seperti jadi sapi perahan, nggak dibelain," keluh Sylvia.
Perempuan lulusan Syracuse University, Amerika Serikat ini mengungkapkan tak masalah bila ada vendor lokal mau buat pabrik di Indonesia.
"Nggak masalah. Itu bagus malah saya dukung. Nah, selama ini pemerintah dukung perusahaan asing untuk bangun pabrik di kita. Sedangkan lokal nggak ada sama sekali dukungannya," ucapnya.
Lebih lanjut lagi, kata dia, pemerintah, khususnya Kominfo, ke depan dapat meletakkan teknologi lokal tentunya agar dapat bersaing secara sehat untuk menghadapi pasar global.
"Jika ingin sektor TIK menjadi penggerak perekonomian maka pola pikir petinggi negara harus diubah. Mulai dari presiden, harus memiliki pola pikir yang sama terhadap TIK, jangan hanya menjadikan sebagai penyumbang pendapatan negara," katanya.
Sylvia juga mengatakan Menkominfo nanti harus mempunyai visi ke depannya jelas, buat apa, dan dapat apa dalam kebutuhan telekomunikasi.
Hal yang sama diungkapkan oleh Pegiat TIK, Onno W. Purbo. Menurut Onno, Indonesia harus menetapkan tujuan, arah, dan peran yang jelas dari pemerintah. Hal ini untuk mewujudkan semua masyarakat yang terkoneksi dengan informasi.
"Kalau saya sih maunya self regulated (dunia internet), biarkan masyarakat yang mengatur. Apalagi, sepertinya, Kemenkominfo era Jokowi akan fokus sebagai regulator teknis dan melepas peran humas pemerintah. Sinyalnya seperti itu, tapi lihat saja nanti. Saya ga mau ngomong dari mana infonya," ujar Kang Onno di kesempatan yang sama.
Ini merupakan harapan komunitas Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menginginkan kementerian teknis yang fokus mengelola sektor ini.
Dipaparkan Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Nonot Harsono, dengan mengeluarkan fungsi penerangan atau PR di Kemenkominfo, ini merupakan hal yang tepat. Pasalnya, hal itu sudah tidak sesuai dengan eranya.
"Baiknya diserahkan ke Setneg untuk urusan penerangan pemerintah. Sekalian TVRI dan RRI juga disertakan ke sana. Kemenkominfo fokus urusan teknis saja. Ini kan bukan era orde baru lagi," ujar Nonot.
Founder IndoTelko Forum Doni Darwin mengharapkan pemerintah Jokowi bisa mewujudkan harapan komunitas TIK.
“Kami membuka
soal ini. Masyarakat memang menginginkan adanya perubahan tata kelola di sektor telekomunikasi. Jokowi harus memberikan perhatian pada kontribusi sektor telekomunikasi dan Netizen dalam mendukungnya sebagai Presiden. Apalagi, Jokowi ingin menerapkan e-blusukan. Itu tak akan terwujud, kalau infrastruktur broadband masih seperti sekarang,” katanya. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Artinya Kominfo harus berpihak industri yang di bawahnya bukan ikut menindas ketika ada permasalahan dengan kementerian lain. Posisi kita itu seperti jadi sapi perahan, nggak dibelain," keluh Sylvia.
