- staztic.com
VIVAnews - WikiLeaks kembali membocorkan dokumen sensitif. Kali ini, nama Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri ikut disebut. Meski begitu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) belum akan memblokir situs tersebut.
"Pak SBY hanya meminta klarifikasi kepada Australia mengenai pemberitaan tersebut," ujar Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo Ismail Cawidu kepada VIVAnews, Kamis 31 Juli 2014.
Ismail mengatakan, Kominfo hanya menunggu laporan pengaduan terlebih dahulu sebelum memblokir situs. "Selama tidak ada laporan atau pengaduan, maka kami tidak akan memblokir," ungkapnya.
Tata cara pemblokiran, jelas Ismail, sudah diatur dengan peraturan menteri dan pengadu turut menyertakan bukti konten negatif tersebut. Peraturan Menteri Kominfo nomor 19 tahun 2014 mengenai penanganan konten negatif memang baru dikeluarkan pada 19 Juli lalu. Peraturan menteri itu mengatur, salah satunya, bahwa pemerintah berhak memblokir situs yang dianggap melanggar.
Seteleh menerima laporan pengaduan tersebut, Kominfo tidak serta langsung memblokir, melainkan akan klarifikasi dulu bukti pengaduan. Bila itu benar, maka dijadikan list di TRUST+, setelah itu langsung mengirim surat ke Internet Service Provider (ISP).
"Untuk konten yang menyangkut kekerasan pada anak akan langsung diblokir, tanpa harus adanya pengaduan," paparnya.
Sejak memberlakukan pemblokiran dari tahun 2004, Kominfo telah menutup sebanyak 813 ribu situs.
Dengan banyaknya situs yang terdapat di internet, Kominfo tidak bisa bekerja sendiri. Ismail menjelaskan bahwa hal itu perlu partisipasi masyarakat dalam mengawasi konten negatif.
"Masyarakat bisa melakukan pelaporan melalui aduankonten@mail.kominfo.go.id, dengan menyertakan nama domain, jenis pelanggarannya," kata Ismail. (ita)
Baca juga:
Aksi Sopir Pikap Ini Dipuji Warganet, Berani Hadang Dua Bus Lawan Arus
Belakangan ini, viral di media sosial sopir pikap menghadang dua bus yang berusaha melawan arus di perempatan lampu merah.
