Sumber :
- 9to5google.com
VIVAnews
- Iklan politik telah dilihat bertebaran di layanan internet milik Google, khususnya YouTube. Menanggapi hal ini, Google Indonesia menyatakan akan segera menghapus iklan tersebut.
"Google merupakan platform yang netral secara politik. Seperti yang telah disebutkan dalam pernyataan kebijakan kami, Google tidak mengizinkan iklan politik di Indonesia," tulis pernyataan resmi Google kepada Vivanews , Selasa, 8 Juli 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Google merupakan platform yang netral secara politik. Seperti yang telah disebutkan dalam pernyataan kebijakan kami, Google tidak mengizinkan iklan politik di Indonesia," tulis pernyataan resmi Google kepada Vivanews , Selasa, 8 Juli 2014.
Dalam pernyataan kebijakan iklan Google, ditulis bahwa Google Adwords tidak mengizinkan iklan tentang kandidat atau partai politik apabila hal ini dilarang oleh hukum. Semua iklan politik harus mematuhi undang-undang pemilu tingkat lokal. Diperkuat dalam pernyataan resminya, Google berjanji akan segera menghapus iklan politik yang ada.
"Bila kami mengetahui adanya iklan yang melanggar kebijakan ini maka kami akan segera menghapus iklan tersebut," kata pihak Google.
Kebijakan ini memang sudah lama ada dalam kebijakan Google tentang pola beriklan. Bahkan di bagian bawah keterangan tersebut juga ditegaskan bahwa beberapa negara melakukan pelarangan iklan politik. Selain Indonesia, negara yang memiliki larangan iklan politik di Google adalah Brasil, Tiongkok, Jepang, Korea dan Vietnam.
Untuk kategori iklan politik di Indonesia, detail yang ditulis dalam pernyataan tersebut adalah melarang promosi kandidat politik dan partai politik. Hampir semua negara memiliki detil kebijakan yang sama, terkecuali Tiongkok.
Tiongkok mungkin memiliki detil larangan iklan politik paling banyak di Google Adwords. Selain melarang iklan pejabat negara atau politikus, Tiongkok juga melarang kritik terhadap partai Komunis atau pemerintahannya, melarang iklan terkait kemerdekaan Taiwan, kemerdekaan Tibet, Partai Demokratik Hong Kong, dan demonstrasi di Lapangan Tiananmen.
Hari ini, jelang H-1 pencoblosan pemilihan presiden 2014, beberapa iklan politik berseliweran di YouTube. Sayangnya iklan yang ditampilkan memberatkan salah satu pasangan capres sehingga bisa dikategorikan kampanye hitam.
YouTube merupakan salah satu layanan Google yang berbasis video. Pengiklan Adwords yang menggunakan platform video akan mendapatkan tempat di YouTube.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dalam pernyataan kebijakan iklan Google, ditulis bahwa Google Adwords tidak mengizinkan iklan tentang kandidat atau partai politik apabila hal ini dilarang oleh hukum. Semua iklan politik harus mematuhi undang-undang pemilu tingkat lokal. Diperkuat dalam pernyataan resminya, Google berjanji akan segera menghapus iklan politik yang ada.
