BPPT: Investasi Riset Drone 10 Tahun Cuma Rp 20 Miliar

Pesawat Terbang Tanpa Awak
Sumber :
  • VIVAnews/Muhamad Solihin

VIVAnews - Drone atau yang disebut juga dengan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA), sejatinya telah resmi dikembangkan oleh Indonesia sejak tahun 2000-an. Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT), lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan riset ini mengaku  menghabiskan Rp20 miliar sejak 2004.

Dari hasil riset tersebut, saat ini BPPT telah memiliki total sekitar 17 unit PUNA atau yang diistilahkan sebagai Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Untuk skala riset UAV, BPPT memiliki 7 buah, sedangkan untuk wahana ada sekitar 10 unit.

"Sejak 2004, masuk ke program Litbang BPPT. Dana yang dihabiskan kurang lebih 20 miliar. Kalau jumlah drone yang dimiliki TNI, mereka yang lebih tahu. Untuk yang di BPPT, karena drone atau PUNA adalah sebuah sistem maka yang siap terbang ada 4 unit. Hanya 4 itu yang memiliki kelengkapan sistem," ujar Mohammad Dahsyat, Kepala Bidang Teknologi Hankam Matra Udara BPPT, kepada Vivanews, Kamis, 26 Juni 2014.

PUNA tersebut memiliki beragam fungsi. Selain sebagai alat pertahanan negara, PUNA juga digunakan untuk pengambilan citra yang digunakan dalam berbagai penelitian. Salah satunya adalah untuk foto wilayah yang sulit dijangkau.

"Kelas UAV yang kita miliki ada 3 dari kelas yaitu short range, medium range, dan long range. Fungsinya lebih banyak untuk mengambil pencitraan wilayah. Ada juga yang digunakan untuk menciptakan hujan buatan," kata Mohammad.

Untuk satu drone, lanjut Mohammad, butuh investasi sekitar Rp300 juta sampai ratusan milar. "Sebab satu kendali darat biasanya terdiri dari 3 atau lebih sistim pesawatnya," katanya.

Arus Mobil saat Mudik 2024 Meningkat, Astra Infra Siapkan Hal Ini

Jumlah Ideal

Dalam kegiatan pengawasan wilayah, Mohammad memprediksi jumlah ideal yang harus dimiliki Indonesia adalah sekitar 15. Namun jumlah tersebut bukan menunjuk ke jumlah unit drone, melainkan jumlah pangkalan PUNA yang harus dibangun. Dalam masing-masing pangkalan itu diisi oleh minimal 3 unit PUNA yang bekerja secara terus menerus selama 24 jam untuk melakukan pengawasan.

"Tentunya dengan luas wilayah yang besar seperti indonesia mungkin lebih banyak lagi. Idealnya mungkin minimal 15 pangkalan untuk mengawasi wilayah secara komprehensif. 15 pangkalan ini bisa lebih atau kurang tergntung kecanggihan teknologinya," ujar Mohammad.

Akan tetapi, lanjutnya, untuk saat ini, Indonesia membutuhkan  minimal 3 pangkalan di setiap daerah. Daerah tersebut, khususnya adalah yang sering terjadi pelanggaran hankam.

"Bisa saja ke depan dikembangkan lagi ditempat-tempat yang kritis," kata Mohammad.

Ditambahkan pengamat persenjataan militer Indonesia, Haryo Ajie Nogoseno, TNI saat ini memiliki dua jenis UAV modern, Wulung dan Heron. Wulung disebutnya sebagai UAV yang lebih menarik karena adopsinya menandakan lompatan tinggi bagi kemandirian alutsista dalam negeri.

"Bila kita dapat menguasai teknologi UAV, bukan hal yang sulit bila nantinya Indonesia ingin mengembangkan UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle), yang dipersenjatai," papar pendiri situs Indomiliter.com ini. (ren)

Otto Hasibuan: Kami Minta Megawati Dipanggil di Sidang MK, Mau Enggak?
Kegiatan kelompok usaha PT Bumi Resources Tbk.

BUMI Resources Cetak Laba Bersih US$117,4 Juta di Tahun 2023

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mencatatkan pendapatan secara konsolidasian mencapai US$6,57 miliar di sepanjang tahun 2023. Tercatat, bahwa pendapatan BUMI berdasarkan PSAK

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024