VIVAnews - Dalam pembangunan daerah, pemerintah setempat harus mengetahui seluk-beluk wilayahnya. Namun, untuk mendapatkan data tersebut harus mengandalkan satelit.
Sayangnya, penggunaan satelit luar negeri membutuhkan dana yang cukup besar. Sebagai bentuk efisiensi anggaran, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) mendorong sejumlah pemerintah daerah untuk menggunakan teknologi Antariksa. Teknologi ini bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan dengan mengandalkan teknologi dari dalam negeri.
"Kalau kita bergantung pada negara lain, kita tidak mandiri. Bila kita tidak memperhatikan hal tersebut, kita kan akan menjadi bangsa yang sekedar pengguna," ujar Kepala Lapan Thomas Djamaluddin di Kantor Lapan, Jalan Pemuda Persil Jakarta Timur, Senin 23 Juni 2014.
Thomas mengatakan Indonesia harus mempunyai kemandirian bangsa. Jangan sampai terus bergantung pada sains dan teknologi dari luar negeri yang berakibat pembengkakkan anggaran daerah.
Untuk hal itu, Lapan bekerja sama dengan beberapa pemerintah daerah, yaitu Pemprov Sulawesi Tenggaran, Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Pinrang, Bangka Barat, dan Tanah Laut. Kerja sama ini meliputi bidang pemanfaatan sains dan teknologi kedirgantaraan yang dapat membantu perancangan pembangunan daerah.
Selain itu juga sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. UU tersebut berisikan amanat Lapan untuk meningkatkan peran dalam membantu pemerintah daerah di Indonesia. Bantuan yang dilakukan terutama dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melalui pemanfaatan sains dan teknologi penginderaan jauh.
Pemerintah daerah dapat menggunakan fasilitas Lapan secara cuma-cuma untuk meminta data tentang daerahnya melalui satelit spot 5 dan spot 6 yang resolusinya mencukupi. Dari foto yang dihasilkan kedua satelit tersebut dapat diketahui peta daerahnya secara detail dan rinci.
"Pemerintah daerah bisa menghemat anggaran biaya, SDM, dan program yang dilaksanakan dapat cepat dan tepat sasaran," ungkap Thomas.
Lapan, menurut Thomas, dapat membantu pemerintah daerah dengan pembinaan dan menetapkan standardisasi data dan produk informasi serta pengelolaan penginderaan jarak jauh. Mereka juga bisa mengkordinasi kebutuhan pengadaan data penginderaan jauh dengan instasi terkait. Hal ini kemungkinan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia akan pengetahuan teknologi terkini yang bisa meraih keuntungan penghasilan bagi daerah tersebut.
"Bila ada yang ingin membuat peta daerah, kami akan sediakan dengan resolusi tinggi," ucapnya.
Tidak hanya pemerintah daerah, Lapan pun akan memberikan pelayanannya mengenai penginderaan jauh untuk unversitas negeri dan perusahaan BUMN. (ita)
3 Faktor Cegah Operasi Intelijen Siber, Jangan Terbalik
Ketiga faktor ini harus dipikirkan berurutan dalam menangkal operasi intelijen siber. Jangan terbalik. Kalau tidak dilakukan berurutan, maka akan jadi masalah.
