Citra Satelit Bisa Tentukan Jumlah Pajak

Satelit Palapa
Sumber :
  • tender-indonesia.com

VIVAnews - Selama ini, data dari citra satelit penginderaan jauh yang dimiliki oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dipakai untuk perencanaan tata kota dan migitasi bencana, seperti melihat kondisi iklim dan cuaca di suatu wilayah. Namun, sebenarnya data dari teknologi itu juga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.

Hadiri Buka Puasa Partai Golkar, Prabowo-Gibran Duduk Semeja dengan Airlangga

Bagaimana caranya?

Data citra satelit penginderaan jauh memuat banyak data, seperti informasi geografis, luas suatu wilayah, lahan, atau bangunan. Data-data tersebut sangat bermanfaat dan ternyata mampu memberikan solusi untuk perhitungan nilai objek pajak yang ada di permukaan Bumi.

"LAPAN memiliki data citra penginderaan jauh di Indonesia," kata Bambang S. Tejasukmana, Kepala LAPAN.

Jumat Agung, Presiden Jokowi Ajak Resapi Makna Pengorbanan Yesus Kristus

"Dan, kami merasa perlu membagikannya secara gratis kepada lembaga pemerintah yang membutuhkan," tutur Bambang, saat ditemui di acara Penandatanganan Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi Kedirgantaraan untuk Penggalian Potensi Perpajakan, Jakarta, Selasa 7 Mei 2013.

Dia menambahkan, LAPAN dan Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah sepakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kedirgantaraan, yang bertujuan menggali potensi perpajakan di Indonesia.

"Dengan citra satelit penginderaan jauh, maka Dirjen Pajak dapat lebih mudah melakukan audit terhadap perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan bangunan," ujar Bambang.

Senada dengan Bambang, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, A. Fuad Rahmany mengatakan, saat ini banyak perusahaan pertambangan dan perkebunan yang tidak membayar wajib pajak sesuai dengan jumlah hasil tambang yang telah diambil.

"Petugas pajak sangat kesulitan untuk mendatangi perusahaan tambang dan perkebunan yang ada di daerah terpencil. Namun, dengan adanya citra satelit penginderaan jauh, maka petugas kami dapat mengetahui berapa jumlah tambang dan luas tambang harus dibayar pajaknya," kata Fuad.

2 satelit

Citra satelit penginderaan jauh didapat dari dua satelit, yaitu satelit LandSatelit (USGS) milik Amerika Serikat dan SPOT 5 dan 6 milik Prancis. Masing-masing mengirimkan data-data ke stasiun Bumi kemudian datanya diolah oleh LAPAN.

Menurut Orbita Roswintiarti, Kepala Pusat Teknologi Data LAPAN, untuk mendapatkan citra satelit penginderaan jauh dari dua satelit itu Indonesia harus membayar annual fee.

"Untuk USGS, kami harus membayar Rp1,5 miliar per tahun. Sedangkan untuk SPOT 5 dan 6, membayar Rp24 miliar per tahun," ungkap Orbita.

Penggunaan SPOT 5 dan 6 lebih mahal karena mampu menangkap gambar detail sampai 1,5 meter dari permukaan bumi dengan perbandingan 1 : 50.000, 1 : 20.000, 1 : 10.000, 1 : 5.000 dan 1 : 2.500. Sementara satelit USGS hanya mampu menangkap gambar 1 : 100.000.

Pihak LAPAN dan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu juga membuat pelatihan kepada para petugas pajak agar dapat membaca citra satelit penginderaan jauh secara cermat dan tepat.

"LAPAN telah memiliki aplikasi untuk mengolah gambar menjadi sebuah data. Data-data itulah yang akan digunakan petugas pajak untuk menentukan besarnya pajak dari suatu perusahaan pertambangan, perkebunan, dan kehutanan," kata Bambang. (kd)

Chelsea Proteksi Raheem Sterling dari Hinaan Fans
Pertemuan Presiden Jokowi CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson. (foto ilustrasi)

Freeport Boss Meets Jokowi to Discuss Mining Contract Extension

Indonesian President Joko Widodo (Jokowi) received a visit from officials of mining company Freeport McMoran at the Merdeka Palace, Jakarta, on Thursday.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024