VIVAnews - Anda tentu penasaran dengan negara tertutup seperti Korea Utara. Informasi soal negara komunis ini sangat terbatas, begitu juga akses menuju negara itu.
Namun, kini Google bisa membantu anda mengenali Korea Utara melalui aplikasi pemetaannya, Google Maps.
Dalam proses pembuatan peta digital Korea Utara, Google merangkul sejumlah cartographer, atau para pembuat peta, yang tidak lain adalah warga setempat.
Raksasa mesin pencari Internet ini pun mengaku kesulitan meramu peta lengkap Korea Utara, yang disebutnya 'data peta yang sangat terbatas'.
Dalam pembuatannya, Google menggunakan data peta dari pengguna, lalu merangkai sebuah peta utuh dengan Google Map Maker, yang memakan waktu beberapa tahun.
Walau peta baru ini menawarkan wawasan baru yang menarik tentang Korea Utara, Google mengakui masih banyak yang harus dibenahi.
"Kami tahu peta ini belum sempurna," kata Jayanth Mysore, Senior Product Manager Google Map Maker, melalui sebuah posting dalam blog resmi, yang dilansir Mashable, 30 Januari 2013.
"Satu hal yang menarik dari pemetaan adalah dinamisasi yang tiada henti, segala bentuk dan tempat di dalamnya berubah setiap saat. Kami berharap masyarakat di seluruh dunia dapat membantu kami meningkatkan kualitas peta ini dengan Google Map Maker," ujarnya.
Sayang, peta digital Korea Utara di Google Maps tetap tidak bermanfaat bagi sebagian besar rakyat Korea Utara, lantaran masih dibatasi aksesnya.
Seperti diketahui, Korea Utara membatasi akses rakyatnya ke dunia luar. Termasuk perkembangan akses Internet di negeri ini, yang boleh dibilang sangat tertutup.
Terkait soal akses Internet, eksekutif Google Eric Schmidt sempat melakukan kunjungan ke negara terisolasi itu, sekitar awal tahun ini. Schmidth mendesak para pejabat rezim untuk memberikan akses bagi warga Korea Utara ke Internet serta telepon seluler.
Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda permintaan tersebut ditindaklanjuti.
Luncurkan Peta Jalan BPR/BPRS, OJK Tegaskan Pemegang Saham Cuman Boleh Punya Satu BPR
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, pemegang saham nantinya hanya boleh memiliki satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
