- ilustrasi
VIVAnews -- Kepala bagian Penerangan Umum Markas Besar Polri Kombes Pol Agus Rianto menyatakan pihaknya tidak dapat memblokir akun-akun anonim dalam media jejaring sosial twitter seperti @TrioMacan2000. Pasalnya, wewenang itu ada pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang saat ini dipimpin oleh Tifatul Sembiring.
"Kami hanya berwenang jika ada laporan yang masuk misalkan pencemaran nama baik," kata Agus di Mabes Polri, Jakarta, Senin 24 September 2012.
Agus menjelaskan dalam upaya menertibkan akun-akun tidak jelas itu, Polri membutuhkan peran dan bantuan dari instansi lain. Dia mencontohkan langkah Kemenkominfo yang berhasil memblokir situs-situs yang tidak bermanfaat.
"Kami hanya dapat menghimbau masyarakat agar tidak menyebarkan berita bohong atau provokatif," ujar Agus.
Agus sendiri mengaku sampai hari ini Polri tidak mengetahui identitas dari pemilik akun @TrioMacan2000. Sebagaimana diketahui, akun @TrioMacan2000 tenar belakangan ini. Dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, akun ini melakukan kampanye hitam terhadap pasangan Jokowi-Ahok.
Laporkan saja
Dihubungi terpisah, Kepala Humas dan Pusat Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Gatot Dewa S Broto mengatakan, pihaknya tidak dapat langsung menindak pemilik akun anonim, mengingat Kominfo bukan lembaga penegak hukum.
"Kami biasanya kerjasama dengan pihak kepolisian, Kominfo juga punya PPNS dan ID-SIRTII, ketiganya ini saling bersinergi," ujar Gatot saat dihubungi, Senin 24 September 2012. ID-SIRTII (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure) merupakan lembaga dibawah Kominfo yang juga bertugas mengawasi keamanan dalam berinternet.
Unsur PPNS (penyidik pegawai negeri sipil), kata Gatot mempunyai kewenangan melakukan penyidikan. sinergi ketiga lembaga tersebut menurutnya cukup efektif untuk meredam akun anonim.
"Tapi itu harus ada delik aduan dulu, kalau nggak kami repot, akun anonim di manapun pada nantinya bisa dilacak, contohnya dulu foto palsu korban pesawat Sukhoi," tambahnya.
Pelaporan akun anomin, menurutnya juga sebagai efek jera bagi pihak yang suka iseng namun bertentangan dengan UU ITE.
Soal efektivitas penanganan akun anonim, Gatot mengklaim sudah bagus meski penanganan tindakan hukumnya harus dilakukan di kepolisian.
"Memang, seringnya inisiatif dari kepolisian, ada beberapa kasus akun anonim yang ditangani, kami meski jarang tapi sering diminta sebagai saksi ahli," katanya.
Gatot menegaskan ketentuan perundang-undangan memang tidak mensyaratkan harus ketiga lembaga harus bersama-sama dalam penyidikan. "Siapapun boleh inisiatif, tapi biasanya yang inisiatif kepolisian," ujarnya.
Bentuk penanganan lain, lanjut Gatot, Kominfo juga dapat meminta bantuan manajemen akun, namun selama ini Kominfo lebih mempercayakan kepada proses hukum yang berjalan. "Seperti pernah pada awal 2011 lalu, Twitter menawarkan bantuan, tapi kami tidak merespon," katanya. (eh)
Bobby Nasution akan Jalin Komunikasi dengan NasDem dan PKB untuk Pilgub Sumut
Usai mengantongi surat penugasan dari DPP Partai Golkar, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution atau Bobby Nasution akan menjalin komunikasi dengan Partai NasDem da
