- Cisco
VIVAnews - Layanan pita lebar (broadband) menjadi kebutuhan dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk menyelenggarakan broadband secara nasional, dibutuhkan model pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur telekomunikasi.
Berdasarkan kebutuhan itu, Kominfo mengadakan uji publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Pemanfaatan dan Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT Fund) sebagai pengganti Peraturan Menteri Kominfo No. 21/PER/M.KOMINFO/10/2011. Dalam keterangan tertulisnya, Kepala Humas dan Pusat Informasi Kominfo, Gatot Dewa S. Broto mengatakan peraturan tahun 2011 tersebut masih terdapat kekurangan dan belum dapat diimplementasikan sehingga perlu diganti.
Rancangan tersebut memuat hal penting terkait pengembangan teknologi
informasi dan komunikasi, diantaranya pemanfaatan pembiayaan TIK (ICT
Fund), ruang lingkup pemanfaatan pembiayaan teknologi informasi dan
komunikasi, serta kegiatan penyediaan jaringan serat optik. Pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan penyediaan jaringan kabel optik sebagai penyedia koneksi internet masuk juga dalam rancangan.
Kominfo melihat pemanfaatan pembiayaan ICT yang berbasis ICT Fund tentu banyak menarik perhatian berbagai pihak yang berkepentingan.
Uji publik ini bertujuan untuk memperoleh tanggapan dari berbagai kalangan. Anda juga bisa berpartisipasi. Bagi pihak yang ingin memberikan tanggapan dapat disampaikan paling lambat tanggal 10 Juli 2012 ke alamat email: gatot_b@postel.go.id. (adi)
Tim Pengawal Anies Pamitan usai Pilpres 2024 Berakhir
Tugas tim pengawal yang melekat pada Anies Baswedan selaku Capres 2024 nomor urut 01 telah selesai dan mereka telah berpamitan kepada Anies dan Keluarga.
