- VIVAnews
VIVAnews - Selain mempertanyakan pemberian alokasi spektrum kepada dua operator yang dinilai melanggar peraturan, harga spektrum yang dikenakan kepada operator penggelar layanan telekomunikasi di Indonesia juga menjadi sorotan.
Saat ini, kata Asmiati Rasyid, Direktur Center for Indonesian Telecommunications Regulations Study (CITRUS), harga spektrum yang berlaku di Indonesia masih sangat jauh dari standar harga spektrum internasional.
"Harga murah ini kemudian dimanfaatkan oleh pemain global untuk jual beli spektrum di Indonesia," kata Asmiati di Jakarta Media Centre, Kebon Sirih, Jakarta, 4 Januari 2012.
Harga spektrum di Indonesia pada tender 2005 yakni 160 Milyar Rupiah dengan harga tender spektrum hanya 10 Juta USD. “Padahal harga spektrum di India pada tender 2010 telah mencapai 31.14 Trilyun Rupiah dan harga dasar tender 795 Juta USD,” ucapnya.
Harga spektrum yang murah membuat pengalokasian spektrum semakin penuh. Dari catatan CITRUS, kuota spektrum telah mencapai 792,5MHz. Sebagai gambaran, di India, yang jumlah pelanggan telekomunikasinya mencapai 81 juta dan pelanggan broadband-nya mencapai 100 juta, mereka hanya memakai spektrum sebesar 400MHz.
Untuk itu, kata Asmiati, pihaknya telah melakukan studi banding harga spektrum di negara maju dan berkembang dengan mempertimbangkan pendapatan perkapita, daya beli masyarakat.
"Hasilnya, seharusnya harga satu blok frekuensi sebesar 10MHz itu Rp5 triliun,” ucapnya. “Jika harga ini diberlakukan, potensi pendapatan pemerintah bisa mencapai Rp350 triliun,” ucapnya. (eh)
PKS Usung Imam Budi Hartono Jadi Bakal Calon Wali Kota Depok, Ahmad Syaikhu: Kinerjanya Bagus
Presiden PKS menginstruksikan kepada seluruh struktur untuk berjuang bersama memenangkan Imam Budi Hartono.
